Pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, Pemerintah Desa Watampanua melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di Balai Pertemuan(Kantor BPD Watampanua) dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan lembaga terkait, antara lain Kepala Desa dan perangkat desa, BPD, kader posyandu, kader pembangunan manusia (KPM), Kepala Puskesmas, pendamping desa, tokoh masyarakat, tokoh agama. Rembuk Stunting bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan stunting yang masih terjadi di desa, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara terpadu melalui program desa yang akan dituangkan dalam RKPDes 2026.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Watampanua yang menegaskan komitmen pemerintah desa dalam upaya penurunan angka stunting, disusul paparan dari pihak Puskesmas mengenai data dan kondisi terkini anak-anak yang mengalami stunting di wilayah desa. Setelah itu, dilakukan diskusi kelompok untuk menggali masalah dan merumuskan usulan kegiatan prioritas yang dapat dilakukan oleh desa. Dari hasil diskusi, disepakati beberapa program utama, antara lain pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, peningkatan kapasitas kader posyandu dan KPM, pelatihan gizi dan pola asuh untuk keluarga, serta perbaikan sarana prasarana posyandu. Seluruh hasil musyawarah kemudian disampaikan dalam forum pleno dan dituangkan dalam berita acara sebagai dokumen resmi hasil Rembuk Stunting.

Melalui kegiatan ini, seluruh peserta sepakat bahwa penanganan stunting memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan. Rembuk Stunting Desa Watampanua tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam upaya membangun generasi sehat dan bebas stunting di masa depan. Seluruh hasil yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2026, dengan harapan seluruh program yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa.